Kabupaten Banjarnegara, sebuah daerah kecil terletak di tengah-tengah pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Jalanan yang tidak mudah dilalui membuat wilayah ini menjadi jarang dilalui kendaraan dari luar. Bukan jalur strategis juga untuk distribusi barang dan jasa. Sehingga nama Banjarnegara tidak terlalu terkenal. Daerah ini lebih dikenal oleh penduduknya sebagai kota pensiunan dan bahkan sering dianggap sebagai daerah yang tertinggal.
Berbicara tentang kemajuan atau ketertinggalan suatu daerah, ukuran “kemajuan” yang dipakai umumnya adalah standar kapitalisme. Daerah yang maju ditandai dengan infrastruktur yang megah, pabrik besar, jalur distribusi barang yang ramai, serta pertumbuhan ekonomi tinggi. Dalam kacamata ini, Banjarnegara memang jauh tertinggal dibandingkan Banyumas yang wilayahnya berdekatan. Namun pertanyaannya, apakah benar Banjarnegara tertinggal karena faktor geografisnya? Apakah ada struktur ekonomi-politik yang memang sengaja memosisikan daerah ini sebagai daerah pinggiran?
Kapitalisme selalu identik dengan pembangunanisme. Ukuran kemajuan tidak lagi berbicara tentang kesejahteraan rakyat, melainkan tentang berapa banyak tempat perbelanjaan yang ada, jalan tol yang dibangun, berapa tempat hiburan yang berdiri, atau berapa gedung pencakar langit menjulang. Logika pembangunan ini akhirnya bias kota dan bias kapital. Daerah yang dianggap “tidak strategis” seperti Banjarnegara bagi akumulasi modal akan dipandang tidak maju, padahal kebutuhan dasar masyarakatnya sama-sama penting.
Sejak lama, Banjarnegara ditempatkan sebagai daerah pinggiran. Secara kapital, daerah ini dianggap kurang menguntungkan: jauh dari jalur distribusi besar, tidak ada pelabuhan, tidak menjadi pusat perbelanjaan. Maka, perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastrukturnya pun minim. Namun, ketika ada potensi sumber daya alam, logika kapitalisme segera berubah. Pegunungan Dieng, misalnya, kaya dengan potensi pariwisata dan sumber energi panas bumi. Saat ada peluang akumulasi modal, Banjarnegara tidak lagi dipandang sepi, melainkan menjadi sasaran eksploitasi. Sekarang, bukankah ini sedang terjadi?
Di sinilah terlihat ironi kapitalisme: ketika rakyat membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan dasar, mereka diabaikan. Tetapi ketika tanah dan gunung mereka bisa dijadikan ladang keuntungan, negara dan korporasi segera datang untuk mengekstraksi. Rakyat Banjarnegara pun hanya dijadikan buruh dengan gaji yang murah, sementara hasil kekayaan alam mengalir ke pusat modal.
Ketimpangan ini bukan semata soal “kemalasan” masyarakat desa atau keterbatasan geografis. Kapitalisme memang membangun kontradiksi spasial: pusat kota berkembang pesat, sementara daerah pinggiran tetap miskin dan tergantung. Banjarnegara hanyalah satu contoh dari pola besar yang juga bisa kita lihat di daerah lain yang kaya sumber daya, namun rakyatnya miskin.
Maka, Banjarnegara tidak bisa dilihat sebagai daerah yang gagal karena tidak mampu mengejar kota besar. Yang gagal adalah sistem yang hanya mengukur kemajuan dari sisi akumulasi kapital. Selama ukuran itu dipertahankan, daerah pinggiran akan selalu dibiarkan tertinggal dan hanya diingat ketika ada potensi untuk dieksploitasi.
Karena itu, ketertinggalan Banjarnegara adalah hasil rekayasa kapitalisme. Jika kita terus diam, keindahan pegunungan akan sirna, sawah mungkin akan menjelma beton, dan rakyat hanya mewarisi penderitaan. Kita tidak boleh lagi hanya diam menonton. Banjarnegara harus menolak menjadi korban selamanya. Kemajuan itu bukanlah banyaknya mall, bukan dibangunnya jalan tol yang lebar, bukan pabrik yang banyak berdiri. Kemajuan adalah ketika rakyat bisa hidup bahagia di tanahnya sendiri. Banjarnegara tidaklah tertinggal, yang tertinggal adalah kesadaran kita jika terus membiarkan kapitalisme terus berkuasa.